BUTON, BUTONSATU.com – Langkah besar menuju kemandirian material konstruksi nasional resmi dimulai melalui Groundbreaking pengembangan fasilitas produksi hilirisasi Aspal Buton (Asbuton) di Karawang, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026). Proyek ini menjadi bagian strategis dalam memperkuat rantai pasok pembangunan jalan dan jalan tol di seluruh Indonesia menggunakan sumber daya dalam negeri.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang dipusatkan di Cilacap, Jawa Tengah, dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia prabowo Subianto.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Wilan Oktavian, yang hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa Asbuton adalah aset nasional dengan potensi besar sebagai alternatif utama material jalan. Hilirisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya konstruksi, tetapi juga menjamin keberlanjutan pasokan material. BPJT mendukung pengembangan ekosistem Asbuton sebagai upaya menghadirkan infrastruktur jalan tol yang berpijak pada kekuatan sumber daya nasional.
Namun, beliau menekankan bahwa penerapan Asbuton akan dilakukan secara terukur dan bertahap. Hal ini mencakup kesiapan teknologi, standar kualitas, kapasitas produksi, hingga kesesuaian spesifikasi teknis di lapangan agar hasil yang dicapai maksimal.
Pilot Project di Jalan Tol Pemalang – Batang
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, BPJT telah menyiapkan langkah pengimplementasian AsButon untuk menguji keandalan produk hilirisasi ini.
“BPJT akan melaksanakan pilot project pengimplementasian Asbuton di jalan tol Pemalang – Batang bekerja sama dengan BUJT PT Pemalang – Batang Toll Road dalam waktu dekat,” ungkap Wilan Oktavian, dilansir dari website bpjt.pu.go.id.
Keberhasilan proyek percontohan ini nantinya akan menjadi standar baru dalam penyelenggaraan jalan tol yang andal, aman, dan nyaman. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku industri menjadi kunci utama dalam mendorong inovasi serta meningkatkan kapasitas produksi nasional sesuai arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
