BUTONSATU.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) olahan dalam pembangunan dan preservasi jaringan jalan tol nasional. Langkah strategis ini dilakukan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor, serta memperkuat industri dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa pemanfaatan Asbuton olahan secara optimal diproyeksikan mampu memberikan efisiensi anggaran dan menghemat devisa negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
"Kita berharap dengan memanfaatkan aspal Buton ini dapat mengurangi impor aspal, memperkuat industri dalam negeri, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta yang paling penting adalah menghemat devisa negara, yang diharapkan mencapai kurang lebih Rp4 triliun per tahun," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penyelarasan Ekosistem Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Payung Hukum dan Pengembangan Aspal Merah Putih A30
Sebagai landasan regulasi yang kuat, Kementerian PU telah menerbitkan Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan. Aturan ini mengatur kerangka penggunaan, pembinaan teknis, pengadaan, pemantauan, evaluasi, hingga skema insentif.
Selain itu, ditetapkannya Keputusan Menteri PU Nomor 6950/KPTS/Mn/2026 menjadi pedoman bertahap target penggunaan Asbuton olahan periode 2026–2029, ketentuan substitusi aspal, serta kesiapan implementasi di lapangan.
Salah satu inovasi utama yang dikembangkan adalah Aspal Merah Putih A30, yakni produk 100% buatan Indonesia yang mengombinasikan 30% bitumen Asbuton dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, dengan 70% aspal minyak kilang Pertamina. Terobosan ini ditargetkan meningkatkan utilisasi Asbuton dari yang semula hanya sekitar 4% menjadi 30%, sebelum dikembangkan secara bertahap menuju Aspal Merah Putih A100 berbasis 100% bitumen Asbuton dengan potensi penghematan devisa hingga Rp4,08 triliun per tahun.
Jamin Efisiensi Biaya dan Kelayakan Teknis
Menteri Dody mengimbau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mendukung penuh kebijakan ini dengan tetap memprioritaskan kelayakan teknis dan akademis. Namun, beliau secara tegas menggarisbawahi bahwa penerapan Asbuton tidak boleh menambah beban biaya yang berdampak pada kenaikan tarif tol bagi masyarakat.
"Saya tidak mau jika nanti Asbuton ini membebani biaya atau cost dari BUJT. Target dari Asbuton itu sendiri minimal sama dengan harga aspal hari ini atau kalau bisa kurang. Jadi kalau lebih tinggi, saya berharap teman-teman BUJT dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) wajib menolak, karena nanti akan berdampak kepada tarif tol itu sendiri," tegas Menteri Dody.
Integrasi Jalan Tol, Penanganan ODOL, dan Target Ekonomi
Saat ini, jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia telah mencapai 3.128,30 kilometer yang mencakup 76 ruas dan dikelola oleh 54 BUJT, dengan total nilai investasi sekitar Rp779 triliun. Selain mendorong materi lokal, Kementerian PU juga menaruh perhatian serius pada penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang dapat merusak struktur jalan. Sebanyak 47 unit Weigh in Motion (WIM) telah dipasang di berbagai titik tol untuk mendukung pengawasan.
Pemanfaatan Asbuton dan penguatan ekosistem jalan tol ini menjadi bagian penting dari pencapaian sasaran PU608, yakni meningkatkan efisiensi investasi melalui target ICOR di bawah 6, berkontribusi pada pengentasan kemiskinan menuju 0%, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%.
